MAMUJU, CREATIVENEWS — Di Ballroom Andi Depu Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah se-Sulawesi Barat.
Tujuan dari program ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Barat sekaligus meningkatkan inklusi dan pengetahuan keuangan.
Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat, beberapa Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Ketua dan Sekretariat TPAKD tingkat kabupaten, dan pelaku usaha di sektor keuangan di daerah tersebut hadir di rapat pleno.
Menurut Moch. Muchlasin, Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Barat, RPJPN 2025–2045 memasukkan transformasi ekonomi dan menempatkan inklusi keuangan sebagai salah satu indikator utama pembangunan nasional.
“TPAKD merupakan wujud nyata dari komitmen sinergi Pemerintah Daerah, Otoritas, dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan terhadap implementasi program Asta Cita,” kata Muchlasin.
Diharapkan Indonesia dapat mencapai target inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045 dengan menjadikannya prioritas utama.
Menurut Muchlasin, TPAKD di Sulawesi Barat akan berkonsentrasi pada peningkatan literasi keuangan berbasis digital, pengembangan ekonomi desa, dan meningkatkan akses keuangan di sektor produktif pada tahun 2025.
Program strategis tersebut meliputi lima area utama, yaitu:
1. Pengembangan ekonomi daerah melalui sektor prioritas, yakni penguatan komoditas unggulan kakao.
2. Fasilitasi akses keuangan kepada UMKM, termasuk pelatihan dan pendampingan untuk optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui program Layanan Literasi dan Inklusi Keuangan ke Daerahku (LAYARKU) serta edukasi kepada masyarakat.
4. Mendorong budaya menabung sejak dini lewat program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar/OSOA).
5. Percepatan digitalisasi layanan keuangan berbasis QRIS untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, berharap keberadaan TPAKD dapat menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya petani, pelaku usaha, dan UMKM yang menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.
“Sinergi antara pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan sebagai ekosistem yang saling menguatkan—di mana sektor pertanian menyediakan komoditas unggulan, sektor perdagangan menjamin distribusinya, dan sektor keuangan memberikan akses permodalan. Pendekatan ini diperkuat dengan skema pembiayaan, kepastian pasar, dan pendampingan teknis untuk mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi Sulawesi Barat,” kata Salim.
Menurutnya, karena akses keuangan merupakan hak dasar masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup, TPAKD diharapkan menjadi lokomotif untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan, dengan dampak langsung pada lapisan masyarakat paling bawah.
Selain itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong seluruh bagian dari TPAKD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk meningkatkan kelembagaan, mempercepat sinergi antara program, dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk terus memperluas program akses keuangan di daerah.
