MAKASSAR, CREATIVENEWS – Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BEKS) kembali digelar untuk tahun kedua, sebagai bentuk komitmen mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah di kawasan timur Indonesia.
Acara pembukaan BEKS 2025 dilaksanakan hari Rabu(1/10)
dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari instansi pemerintah, perbankan, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, pondok pesantren, hingga pelaku UMKM syariah.
Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Ahmad Haikal Hasan, selaku Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia. Hadir pula perwakilan dari OJK, LPS, Kementerian Agama, Baznas, dan lembaga vertikal lainnya.
Kegiatan BEKS 2025 akan berlangsung sepanjang bulan Oktober, hingga 30 Oktober 2025, dengan mengusung tema:
“Memperkuat Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Sulawesi Selatan yang Kolaboratif, Inovatif, dan Inklusif.”
Kepala Perwakilan BI Suksel Rizki Ernadi Wimanda dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pelaksanaan BEKS 2025 merupakan hasil sinergi antara berbagai pihak yang telah dirumuskan dalam High Level Meeting pada 15 September lalu. Seluruh stakeholder—termasuk pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, LPS, Kemenag, BWI, Baznas, lembaga pendidikan, dan pelaku industri halal sepakat mendorong tiga fokus utama, penguatan ekosistem halal, melalui pendampingan sertifikasi halal, penambahan zona khas halal, peningkatan kompetensi penyelia halal, hingga pelatihan sertifikasi halal, peningkatan literasi dan kses keuangan syariah menargetkan peningkatan akses pembiayaan UMKM dan pengembangan pembiayaan produktif untuk pelaku usaha yang belum tersentuh perbankan melalui skema keuangan sosial syariah, peningkatan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi melalui program capacity building bagi pelaku usaha syariah, pesantren, dan lembaga siswa.
“Salah satu inovasi yang diangkat dalam BEKS tahun ini adalah program Wakaf Tunai bagi Calon Pengantin, hasil kolaborasi antara Kementerian Agama, BWI, dan Bank Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan produktif berbasis wakaf untuk mendukung pembangunan ekonomi umat, tuturnya.
Kata Rizki, dengan semangat inklusif, BEKS 2025 juga mengajak partisipasi aktif dari kalangan santri dan pelaku UMKM berbasis syariah. Mereka diberikan ruang untuk memasarkan produk-produknya selama berlangsungnya kegiatan BEKS, sekaligus menjadi bagian dari penguatan ekonomi umat berbasis kemandirian.
Lanjutnya, BEKS 2025 bukan hanya agenda tahunan, tetapi diharapkan menjadi tonggak penting dalam menjadikan Sulawesi Selatan sebagai lokomotif penggerak ekonomi dan keuangan syariah di kawasan timur Indonesia.
Ditempat yang sama Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyampaikan fakta mengejutkan dari total transaksi ekonomi halal dunia yang mencapai Rp21.000 triliun, kontribusi Indonesia negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia hanya sebesar Rp6.200 triliun, atau sekitar 3,5% saja.
“Angka ini data resmi. Kita hanya menyumbang 3,5% dari ekonomi halal global. Ini bukan lagi soal agama semata, ini soal potensi besar yang belum tergarap,” ujarnya di hadapan Gubernur, Kepala BI dan peserta lainnya ungkapnya.
Ia menyebutkan bahwa meskipun wacana halal sudah lama diangkat, implementasinya di Indonesia masih belum optimal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, langkah konkret mulai diambil.
Lanjut. Salah satunya dengan membentuk lembaga setingkat kementerian khusus yang menangani jaminan produk halal. Mandatori halal akan mulai berlaku penuh pada Oktober 2026, memberi waktu dua tahun untuk semua pihak bersiap.
“Untuk pelaku usaha mikro, jangan dibebani. Sertifikasi halal akan digratiskan. Itu yang keren dari kebijakan kali ini,” ungkapnya.
Namun, ia menambahkan bahwa sektor lain seperti kosmetik, tekstil, dan produk non-makanan akan mulai diberlakukan secara bertahap hingga 2026.
Untuk mengejar target 2026, BPJPH melakukan koordinasi lintas kementerian. Salah satunya den
