BULUKUMBA, CREATIVENEWS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali menggelar kegiatan bertajuk Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu, kali ini bertempat di Same Resort Bira Beach, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini menghadirkan tokoh-tokoh strategis tingkat nasional dan provinsi, yakni Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran DPR RI, M. Taufan Pawe, serta Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Saiful Jihad,
Turut hadir dalam forum ini jajaran Forkopimda Kabupaten Bulukumba, tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan elemen kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan.
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk melakukan refleksi pasca Pemilu Serentak 2024, sekaligus menyusun langkah penguatan kelembagaan pengawas pemilu menuju pemilu-pemilu mendatang.
Dalam sambutannya, Saiful Jihad, menekankan pentingnya posisi Bawaslu tidak hanya dalam tahapan pemilu, tetapi juga pada masa pasca-pemilu sebagai garda terdepan dalam memberikan pendidikan demokrasi di masyarakat.
“Ruang kosong yang ada setelah selesainya seluruh tahapan pemilu adalah momen penting bagi penyelenggara pemilu, utamanya Bawaslu untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi publik. kita sedang menyiapkan ladang demokrasi. Ketika tahapan pemilu berikutnya dimulai, kita berharap bisa memanen hasilnya, masyarakat yang sadar, partisipatif, dan bertanggung jawab secara demokratis,” jelas Saiful Jihad.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kerja-kerja edukasi pasca pemilu memerlukan dukungan anggaran dan keberpihakan politik yang kuat. Untuk itu, ia menitipkan pesan kepada Taufan Pawe agar aspirasi ini bisa dibawa ke tingkat pusat.
Menanggapi hal tersebut, Taufan Pawe, dalam pemaparannya menyambut baik aspirasi yang disampaikan Bawaslu Provinsi. Ia menggarisbawahi perlunya refleksi atas berbagai persoalan dalam Pemilu serentak 2024, namun tidak dengan menyalahkan penyelenggara pemilu secara sepihak.
“Kita menyaksikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Namun sayangnya, yang terjadi justru penghakiman terhadap kinerja penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu. Bahkan muncul wacana untuk mengembalikan Bawaslu ke format lembaga ad-hoc. Saya secara tegas menyatakan, itu adalah langkah mundur!” ungkap Taufan dengan tegas.
Menurutnya, Bawaslu adalah lembaga strategis yang membutuhkan penguatan, bukan pelemahan.
“Justru kita harus memperkuat kewenangan dan kapasitas Bawaslu agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud dengan pengawasan yang kuat dan berkelanjutan. Jika kita ingin pemilu yang ideal, maka lembaga pengawasnya harus diberikan alat yang memadai, baik dari sisi kewenangan, SDM, maupun dukungan anggaran,” tegasnya lagi.
Kegiatan ini ditutup dengan harapan bersama agar sinergi antara Bawaslu, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun pusat dapat terus terjalin kuat demi menghadirkan pemilu yang ideal, berkualitas dan berintegritas. (*)
