MAKASSAR, CREATIVENEWS — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, pada hari kedua kunjungan kerjanya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, meninjau langsung tiga rumah tidak layak huni milik warga yang berisiko stunting di Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo.
Wihaji melakukan kunjungan ini usai menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32, di Lapangan Karebosi Makassar, Senin, 28 Juli 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Wihaji menggunakan sepeda motor Penyuluh KB, didampingi oleh Lurah, Camat, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin.
“Hari ini rangkaian kegiatan hari Kedua saya kunjungan ke Sulawesi Selatan Kota Makassar, hari ini kita kunjungan kelapangan memastikan apa yang kita kasih dalam mendukung Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Alhamdulillah kita didampingi oleh Rumah Zakat, Rotari, oleh yayasan kita bisa, merekalah orang tua asuh kita yang saya bawa untuk melihat dilapangan, ini loh kondisinya yang tentu bagian dari gerakan orang tua asuh cegah stunting untuk membantu mereka,” ujar Wihaji.
Kunjungan pertama dilakukan ke rumah Ibu Bungalia, di mana Menteri Wihaji bersilaturahmi dan memberikan bantuan nutrisi bergizi karena keluarga tersebut tergolong berisiko stunting.
Kunjungan kedua dilakukan ke rumah Ibu Musdalifah. Di sana, Menteri Wihaji berbucara tentang keseharian Ibu Musdalifah dan memberikan bantuan berupa jamban sehat.
Kunjungan terakhir adalah ke rumah Ibu Kasma. Saat memasuki rumah tersebut, Wihaji mendapati kondisi tempat tinggal yang sangat memprihatinkan, tanpa kamar mandi atau jamban sehat. Ibu Kasma hanya mengandalkan sumur kecil di depan rumah untuk mandi.
Melihat kondisi tersebut, Wihaji menyampaikan, tidak hanya memberikan bantuan jamban sehat, tetapi juga akan berupaya merenovasi rumah agar layak huni.
Wihaji menyampaikan, masoh banyak warga yang memiliki kondisi sulit seperti 3 warga yang ia kunjungi. Namun ia menyampaikan pemerintah berupaya untuk menyentuh warga yang membutuhkan.
“Pertanyaannya, pak kan Pemerintah ada? Pemerintah ada tetapi tidak semuanya bisa menjawab karena memang keterbatasan oleh karena itu kita support kita bantu melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting. Pemerintah hadir, saya bagian dari Pemerintah yang memastikan hadir, belum sempurna tapi minimal kelihatan mata,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa program bantuan gizi akan berjalan selama lima bulan hingga Desember 2025, menyasar sekitar 200 orang, dengan nilai total bantuan sekitar Rp800 juta.
“Ada yang kita bantu asupan gizi selama 5 bulan kedepan sampai bulan Desember, kalau kita uangkan sekitar Rp800 juta, untuk 200 orang termasuk 3 yang hari ini saya kunjungi dibantu oleh Rumah Zakat, Yayasan Kita Bisa dan Rotari untuk jamban. Ada dua tempat yang kita kasih jamban, termasuk rumah ini, setelah kita cek cek kalau memungkinkan kita nanti renov,” jelas Wihaji.
Ketika ditanya soal tambahan bantuan, Menteri Wihaji menjelaskan adanya keterbatasan hukum dalam tata kelola pemerintahan, yang menyebabkan bantuan pemerintah tidak bisa langsung disalurkan ke lahan yang bukan milik pribadi.
“Nanti dicek, ini kan kondisi real lapangan, yang barang kali mohon maaf tata kelola pemerintahan terkadang tidak bisa, contoh yang pertama tadi itukan tanahnya milik desa jadi kalau milik desa, pemerintah kota tidak bisa membantu, karena sertifikatnya bukan sertifikat pribadi, kalau milik desa kita melibatkan orang tua asuh, bukan pemerintah, kalau pemerintah membantu yang bukan miliknya itu nanti bertentangan dengan aturan jadi kita libatkan orang tua asuh ini untuk membantu mereka,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan kerja kolaboratif, dan pemerintah tidak bisa menyelesaikannya sendiri.
“Masih banyak memang yang butuh bantuan, Yang penting tugasnya kita ikhtiar saya pembantu presiden mengerjakan sesuai perintah presiden untuk turun kelapangan menyelesaikan masalah, pelan-pelan tapi kelihatan mata,” ujarnya.
