MAKASSAR, CREATIVENEWS – Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan berbagai langkah konkret untuk memastikan seluruh anak di kota ini tetap dapat mengenyam pendidikan, meskipun terjadi lonjakan pendaftar di Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan pihaknya merespon adanya informasi sekitar 4.000 hingga 5.000 anak yang belum tertampung di jenjang SMP setelah jalur domisili.
“Saya akan bertemu Dinas Pendidikan untuk memverifikasi laporan ini. Prinsipnya, semua anak harus sekolah,” ujarnya, Selasa (8/7/2025) malam, di kantor Balai Kota.
Munafri memastikan tidak ada anak di Kota Makassar yang dibiarkan putus sekolah hanya karena persoalan daya tampung.
“Yang paling penting, anak-anak ini harus bisa sekolah. Ini tugas pemerintah memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi,” terang Appi.
“Ini menjadi catatan penting bagi kita ke depan, terutama untuk menambah ruang kelas baru di wilayah-wilayah yang belum memiliki SMP,” tambah politisi Golkar itu.
Kini Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah cepat dan strategis untuk mengatasi persoalan daya tampung siswa baru jenjang SMP tahun ajaran 2025/2026.
Setelah menerima laporan adanya ribuan anak yang belum tertampung pasca penerimaan jalur domisili, Wali Kota Munafri Arifuddin langsung merespons dengan menyiapkan sejumlah solusi konkret.
Salah satu langkah yang digenjot adalah penambahan rombongan belajar (rombel) di SMP negeri serta menjajaki sinergi dengan sekolah swasta untuk menyalurkan siswa yang tidak tertampung.
Pemerintah Kota juga membuka opsi subsidi dan pola titipan khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemkot Makassar bahwa tidak boleh ada satu pun anak yang putus sekolah karena keterbatasan daya tampung.
Munafri menjelaskan ada sejumlah opsi yang sedang diformulasikan pemerintah kota. Penambahan Rombongan Belajar (Rombel).
Pemkot akan mengupayakan penambahan kapasitas kelas dengan menambah 5–8 siswa per rombel di sekolah-sekolah negeri yang memungkinkan.
“Kalau rata-rata bisa tambah lima sampai delapan orang per rombel, tentu ini akan menurunkan jumlah siswa yang belum tertampung secara signifikan,” terangnya.
Penambahan rombel ini tetap harus diikuti prosedur pelaporan agar masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.
Selain itu, kerjasama dengan Sekolah swasta. Dimana, Pemerintah Kota akan menjalin komunikasi intensif dengan pihak sekolah swasta untuk mendistribusikan sebagian siswa.
“Kita juga akan bicarakan model subsidi dan skema titipan untuk anak-anak yang benar-benar tidak mampu,” tururnya.
Appi mencontohkan, beberapa sekolah swasta seperti Athirah maupun Sekolah Bosowa sudah disiapkan menjadi alternatif penyaluran.
“Misalnya di Athirah, lima sampai sepuluh orang bisa kita bantu sekolah sampai tamat SMP. Ini tentu melalui proses komunikasi yang baik,” katanya.
Lebih jauh, dikatakan Pemkot Makassar juga berkomitmen melakukan intervensi jangka menengah dengan membangun ruang kelas baru di kawasan yang belum memiliki SMP.
“Kami sudah memasukkan program penambahan ruang kelas SMP ke perencanaan pembangunan wilayah-wilayah yang tidak memiliki SMP. Ini harus jadi prioritas,” tegas Munafri.
