MAKASSAR, CREATIVENEWS – Rumah Sakit Universitas Hasanuddin (UNHAS) memiliki program pelayanan ke wilayah 3 T tepatnya di wilayah kepulauan yakni Selayar dan Gorontalo.
Direktur Rumah Sakit UNHAS Andi Muhammad Ichsan menyampaikan awal terlaksananya program ini adanya saran dari Wali Kota Makassar yang waktu itu masih Danny Pomanto meminta pihak RS UNHAS untuk mendeteksi warga di pulau dengan gangguan pada jantung.
“Jadi, awal lahirnya program ini ketika Wali Kota Makassar pak Dhani Pomanto waktu itu, menyampaikan bagaimana kalau ada warga di pulau yang punya gangguan pada jantung dapat di deteksi sejak dini . Dari situlah pemeriksaan bagi warga dipulau terluar dapat berjalan sampai sekarang, tuturnya
JAICA dan Kemenkes kolaborasi untuk hadirkan alat EKG di UI dan UNHAS, apalagi dua kampus tersebut dinilai punya potensi. Adapun kendala yang dihadapi adalah masalah jaringan, kata Ichsan.
Ichsan berharap BPJS dan Kemenkes dapat berkolaborasi dan adanya regulasi pada pola pembayarannya karena satu tindakan itu banyak komponen dan perlu mempertahankan telemedice mobile baik didalam provinsi maupun diluar provinsi.
Sementara Rahmad Asri Ritonga, Deputi BPJS Wilayah XI Sulselbar menyampaikan kalau daerah yang minim faskes BPjS punya tiga model kerja yaitu dengan tiga cara pertama melakukan kerjasama, khusus pada faskes-faskes. Kemudian yang kedua, dapat melakukan pengiriman tenaga-tenaga kesehatan ke daerah yang minim faskes dan yang ketiga BPJS saat ini sedang melakukan kerjasama dengan rumah sakit kapal yang dapat berkunjung ke masyarakat seperti di wilayah Maluku, kapal yang datang bersama tenaga kesehatan dan langsung memberikan pelayanan kesehatan, tegas Asri.
BPJS Kesehatan tentunya terus melakukan pengembangan-pengembangan kesehatan agar masyarakat secara luas dapat menikmati pelayanan kami, ungkap Asri pada kegiatan Media Workshop Bersama Fasilitas Kesehatan dan Insan Pers Rabu 21 Mei 2025.
Asri menambahkan jumlah peserta JKN di wilayah kerja Kedeputian Wilayah IX, yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, telah mencapai 15,655 juta jiwa atau setara dengan 99,3 persen dari total penduduk di empat provinsi tersebut.
Sementara itu, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan di wilayah tersebut berjumlah 2.020, yang terdiri atas 1.807 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 213 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
“Aspek transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam mengelola Program JKN dengan cakupan peserta sebesar itu. Oleh karena itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan bagian integral dari komitmen pelayanan kami,” tegas Asri.
(RB)
