MAKASSAR, CREATIVENEWS – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fadjry Djufry, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah adalah bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan program prioritas tetap berjalan meskipun terjadi pemangkasan anggaran.
“Hari ini kami bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas lima sektor utama, yaitu kemiskinan, stunting, pendidikan, dan kesehatan. Sektor-sektor ini wajib tetap berjalan dengan baik meskipun ada efisiensi anggaran,” ujar Prof. Fadjry Selasa, 11 Februari 2025.
Menurut Prof. Fadjry, sebagian besar pemotongan anggaran berdampak pada sektor infrastruktur. Namun, untuk pendidikan dan kesehatan, ia memastikan tidak ada kendala berarti.
“Bupati dan Wali kota nantinya akan melakukan penyesuaian agar program prioritas tetap berjalan,” tambahnya.
Kehadiran BPKP dalam pertemuan ini bertujuan untuk memastikan anggaran yang terbatas dapat dioptimalkan dan tepat sasaran.
Prof. Fadjry juga mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran sebesar Rp112 miliar termasuk diantaranya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang tidak hanya terjadi di daerah tetapi juga di tingkat kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Terkait kemungkinan adanya program yang tidak dijalankan akibat efisiensi anggaran, Prof. Fadjry menegaskan bahwa semua program prioritas tetap akan dilaksanakan dengan penyesuaian target.
“Kami berharap dengan review dari BPKP, target-target yang menjadi bagian dari program Presiden tetap bisa tercapai meskipun ada penyesuaian,” jelasnya.
Sementara itu, perjalanan dinas juga menjadi salah satu sektor yang terdampak efisiensi.
“Sebanyak 50% anggaran perjalanan dinas sudah diblokir. Saya sudah meminta teman-teman untuk lebih selektif dalam melakukan perjalanan, jika tidak mendesak, cukup melalui pertemuan virtual sesuai arahan Presiden,” kata Prof. Fadjry.
TPP Pegawai Tidak Terganggu
Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Prof. Fadjry menegaskan bahwa hak pegawai tidak akan terganggu.
“TPP adalah hak dasar pegawai, seharusnya tidak terkena dampak efisiensi. Kalau ada keterlambatan satu minggu atau satu bulan karena administrasi, itu masih wajar,” jelasnya.
Dengan berbagai penyesuaian ini, diharapkan anggaran yang ada dapat digunakan secara optimal tanpa menghambat program prioritas pemerintah daerah.
