MAKASSAR, CREATIVENEWS – Di tengah tantangan geografis serta keterbatasan akses pendidikan di wilayah kepulauan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan keadilan pendidikan bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
Melalui gagasan pendirian Sekolah Rakyat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, pemerintah kota berupaya memastikan anak-anak di pulau memperoleh kesempatan belajar yang setara dengan mereka yang tinggal di daratan.
Untuk mendukung realisasi program tersebut, Wali Kota Makassar didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI di Jakarta pada Rabu (8/10/2025).
Rombongan Pemkot Makassar diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, dalam sebuah pertemuan yang berlangsung hangat.
Munafri menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperluas jangkauan pendidikan inklusif serta meningkatkan konektivitas layanan sosial di wilayah kepulauan.
“Ini bagian dari komitmen kami Pemerintah Kota Makassar, mendukung program pak Presiden menghadirkan Sekolah Rakyat,” ujarnya di Jakarta.
“Tujuannya agar setiap anak Makassar, di mana pun mereka tinggal, dapat tumbuh dan belajar dengan kesempatan yang setara,” kata Munafri.
Pertemuan tersebut membahas secara rinci arah kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung hadirnya fasilitas pendidikan di Kepulauan Sangkarrang.
Munafri menegaskan bahwa forum ini menjadi kesempatan penting untuk membahas kebutuhan teknis dan perancangan Sekolah Rakyat yang akan dibangun. Ia juga menyampaikan harapan agar wilayah kepulauan mendapatkan perhatian khusus mengingat keterbatasan akses yang mereka hadapi.
“Tadi, kami bahas secara rinci tentang rencana pembangunan Sekolah Rakyat di pulau. Kami berharap hal ini bisa dijadikan pengecualian, karena masyarakat pulau juga berhak mendapatkan jaminan pendidikan yang maksimal,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan sekolah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga pulau yang selama ini harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan pendidikan. Keterbatasan lahan di daratan justru membuka peluang lebih besar bagi pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah kepulauan.
“Ketersediaan lahan memang terbatas di daratan, peluang di Pulau. Semangat siswa sekolah bagaimana kita mampu merespons kebutuhan pendidikan anak-anak di pulau. Mereka tidak boleh tertinggal hanya karena faktor geografis,” lanjutnya.
Munafri menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya proyek fisik, tetapi bagian dari visi besar menjadikan Makassar sebagai kota inklusif dan berkeadilan sosial.
Pemerintah Kota Makassar akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian guna memperkuat dukungan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kepulauan.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya Pemkot Makassar memperkuat konektivitas antarwilayah serta pemerataan layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Kami Pemerintah Kota berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat pulau, memastikan tidak ada anak Makassar yang tertinggal dalam menggapai masa depan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan langkah penting dalam memperjuangkan hak pendidikan masyarakat kepulauan.
Ia mengungkapkan bahwa wilayah kepulauan memiliki potensi lahan kosong yang memungkinkan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Saya ikut mendampingi pak Wali Kota, kami membahas secara khusus rencana pembangunan Sekolah Rakyat di pulau, direspons positif sangat baik oleh pak Sekjen Kemensos,” sebutnya.
“Di Pulau ini, masih ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan, dan masyarakat sangat membutuhkan sekolah. Jadi, kami menyampaikan hal itu secara langsung ke pihak Kementerian Sosial,” tambah Andi Bukti.
Menurutnya, Sekjen Kemensos RI menyatakan kesiapan untuk mengupayakan dukungan terhadap rencana tersebut.
Pemerintah kota pun berkomitmen terus memperjuangkan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan sebagai bagian dari prioritas pemerataan layanan dasar.
“Kami berharap Kementerian Sosial dapat merealisasikan dukungannya, karena ini benar-benar kebutuhan mendesak masyarakat di pulau. Pak Wali juga menegaskan, pulau menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan sosial dan pendidikan di Makassar,” ujarnya.
Selain membahas pendidikan, Kementerian Sosial juga meminta Pemkot Makassar menyiapkan skema bantuan sosial guna membantu masyarakat menghadapi kondisi iklim yang kian tidak menentu.
“Pihak Kemensos melalui Sekjen merespons positif. Mereka minta kami juga menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat, terutama menghadapi perubahan cuaca ekstrem yang bisa berdampak pada penghidupan warga,” pungkas Andi Bukti.
