MAKASSAR, CREATIVENEWS – Penertiban anak jalanan dan gepeng dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar melalui Bidang Rehabilitasi Sosial.
Penjagaan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah gepeng dan anak jalanan yang beraktivitas di jalan-jalan Kota Makassar.
Seperti yang terjadi pada Selasa (29/7) malam di beberapa lokasi di utara Kota Makassar.
Menurut Zuhur Dg Ranca, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, penertiban dilakukan di sejumlah lokasi, seperti Simpang Lima Bandara-Tol hingga perempatan lampu merah Daya. Pihaknya berhasil menangkap tiga manusia silver dan lima pengemis/gelandangan (gepeng).
“Kami berhasil menertibkan tiga orang manusia silver dan lima orang gepeng,” sebutnya.
Zuhur mengatakan bahwa penertiban dilakukan dengan cara yang tepat untuk menghindari reaksi dari gepeng dan anak jalanan.
“Kami menyisipkan tim di lokasi tanpa diketahui oleh mereka, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri,” terangnya.
Setelah itu, gepeng dan anak jalanan yang ditemukan dalam penertiban dibawa ke RPTC (Rehabilitation and Protection Treatment Center) di Liponsos Mulia, Barombong, untuk dibina selama 3 hingga 10 hari.
Zuhur mengatakan bahwa, sebagai langkah pembinaan, mereka idealnya dapat tinggal di Liponsos selama satu bulan sambil membawa bekal untuk berusaha setelah keluar dari sana.
Sejauh ini, perwali yang ada mengatur mereka hanya dapat berada di Liponsos 3 hingga 10 hari. Oleh karena itu, perwali yang ada harus diubah.
“Kami juga akan merevisi Perwali tentang penertiban anak jalanan dan gepeng untuk meningkatkan efektivitas penertiban,” beber Zuhur.
Saat ini, ada 38 anak jalanan dan gepeng di Liponsos. Dalam aksinya meminta uang di jalan, manusia silver yang terjangkau berhasil mengumpulkan uang Rp225 ribu dari penertiban Senin malam.
Diharapkan upaya penertiban ini akan menjadi shock therapy bagi anak gepeng dan anak jalanan, mendorong mereka untuk berhenti berjalan di jalan.
Untuk membuat Makassar menjadi kota yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang, Dinas Sosial Kota Makassar akan terus melakukan penertiban intensif.
