MAKASSAR, CREATIVENEWS — Jajaran Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Makassar menyambangi Balai Kota untuk membahas salah satu persoalan klasik yang tak kunjung menemukan ujung: pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (18/11/2025) itu menghadirkan suasana hangat namun sarat urgensi. Mereka melakukan pertemuan resmi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota sekaligus Plt. Ketua Demokrat Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima langsung kedatangan para legislator Demokrat yang dipimpin Ray Suryadi Arsyad dan Tri Sulkarnain Ahmad.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh dinamika itu membahas salah satu isu penting yang sudah lama menjadi perhatian publik, yakni penyelesaian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere, yang hingga kini masih berada di tangan pihak swasta.
Dalam pertemuan tersebut, hadir anggota DPRD Makassar dari Fraksi Demokrat, Ray Suryadi Arsyad, bersama rekannya Tri Sulkarnain Ahmad.
Kehadiran mereka menandai komitmen Fraksi Demokrat untuk mencari solusi konkret dan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota.
Anggota DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menjelaskan secara gamblang persoalan yang selama ini membelit Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere.
Hal itu ia sampaikan usai pertemuan Fraksi Demokrat bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar.
Ray menegaskan bahwa persoalan utama yang menghambat pembangunan maupun perbaikan fasilitas TPI Paotere adalah status aset yang sepenuhnya masih milik Pelindo.
Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kota tidak memiliki ruang gerak yang memadai untuk melakukan intervensi pembangunan di kawasan itu.
“Kami membahas persoalan tempat Pelelangan Ikan Paotere ini sama sekali tidak bisa untuk dilakukan perbaikan, apalagi pembangunan, karena asetnya itu masih sepenuhnya dimiliki oleh Pelindo,” ujarnya.
Suasana terasa menambah bobot diskusi, Wakil Wali Kota Makassar sekaligus Plt. Ketua Demokrat Makassar, Aliyah Mustika Ilham, juga turut hadir mendampingi Wali Kota.
Keberadaan dua pucuk pimpinan kota bersama para legislator Partai Demokrat ini menjadikan pertemuan tersebut sarat makna, menggambarkan semangat kolaborasi dalam menuntaskan kepentingan masyarakat, terutama terkait penataan ulang kawasan Paotere.
Ray melanjutkan, tujuan Fraksi Demokrat bertemu Wali Kota Makassar, adalah untuk memberikan masukan dan menyampaikan informasi penting dari lapangan yang selama ini mungkin belum terpantau langsung oleh pemerintah.
“Kami akan memberikan masukan-masukan yang baik kepada Pak Wali. Hal-hal yang mungkin beliau belum temui, kami yang kebanyakan di lapangan sekarang ini memang perlu ada tindak lanjut,” ucapnya.
Pada kesempatan ini, Ray Suryadi menjelaskan bahwa pada masa lalu Pemkot Makassar pernah bisa mengelola TPI Paotere karena adanya skema sewa dengan Pelindo.
“Kemarin kenapa bisa kita lakukan proses-proses UPT di situ, karena kita menyewa dari Pelindo untuk kemudian dikelola menjadi UPT Pelelangan,” jelasnya.
Namun, situasi berubah ketika pada tahun 1997 masa sewa tersebut terhenti. Mungkin pada saat pemberhentian penyewaan itu, aset Pelindo mereka rasa untuk dimiliki lagi sama Pelindo sendiri,” ungkap Ray.
Dampak dari status aset itu kembali terlihat pada 2023 ketika DPRD Makassar, mendorong agar dilakukan rehabilitasi kawasan TPI Paotere. Namun upaya tersebut justru berujung temuan hukum.
Lanjut dia, ketika tahun 2023 itu pihaknya di DPRD paksakan untuk kembali dilakukan rehab di sana, tahun 2024 menjadi temuan dari kepolisian Polda Sulawesi Selatan, karena dianggap aset itu bukan miliknya Pemkot untuk kemudian bisa dikelola.
Padahal, Ray menekankan bahwa selama bertahun-tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kawasan TPI Paotere tetap masuk ke kas Pemerintah Kota Makassar. Bahkan, kontribusinya dinilai sangat signifikan.
“Persoalannya, selama ini beberapa tahun PAD kita itu masuk ke Pemerintah Kota Makassar. Dan juga salah satu PAD yang sifatnya optimal, konsisten
