MAKASSAR, CREATIVENEWS – Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (BI Sulsel) kembali menggelar Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BEKS).
Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hassan, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, hadir pada acara pembukaan, Rabu (1/10) di kantor BI jalan. Jendral Sudirman Makassar.
BEKS tahun ini mengusung tema “Memperkuat Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulawesi Selatan yang Kolaboratif, Inovatif, dan Inklusif.
Ahmad Haikal Hasan, selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menuturkan fakta mengejutkan dari total transaksi ekonomi halal dunia yang mencapai Rp21.000 triliun, kontribusi Indonesia negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia hanya sebesar Rp6.200 triliun, atau sekitar 3,5% saja.
“Angka ini data resmi. Kita hanya menyumbang 3,5% dari ekonomi halal global. Ini bukan lagi soal agama semata, ini soal potensi besar yang belum tergarap,” ujarnya di hadapan Gubernur, Kepala BI dan peserta lainnya.
Ia menyebutkan bahwa meskipun wacana halal sudah lama diangkat, implementasinya di Indonesia masih belum optimal. Tahun 1974, almarhum Presiden Soeharto sudah mencantumkan isu halal dalam nomenklatur kesehatan.
Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahirlah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 ayat 1 UU ini secara tegas mewajibkan semua produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, bahkan tekstil, tas, dan sepatu yang diperjualbelikan di Indonesia memiliki sertifikat halal.
Namun, selama satu dekade pasca disahkan, aturan tersebut belum berjalan efektif karena masih bersifat sukarela (voluntary). Bahkan di era Presiden Joko Widodo, implementasinya belum menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah baru kembali menegaskan kewajiban ini melalui PP No. 39 Tahun 2021 dan PP No. 42 Tahun 2024, tetapi pelaksanaannya pun masih belum maksimal.
Kini, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, katanya langkah konkret mulai diambil. Salah satunya dengan membentuk lembaga setingkat kementerian khusus yang menangani jaminan produk halal. Mandatori halal akan mulai berlaku penuh pada Oktober 2026, memberi waktu dua tahun untuk semua pihak bersiap.
“Untuk pelaku usaha mikro, jangan dibebani. Sertifikasi halal akan digratiskan. Itu yang keren dari kebijakan kali ini,” ungkapnya.
Namun, ia menambahkan bahwa sektor lain seperti kosmetik, tekstil, dan produk non-makanan akan mulai diberlakukan secara bertahap hingga 2026.
Untuk mengejar target 2026, BPJPH melakukan koordinasi lintas kementerian. Salah satunya dengan Kementerian Pertanian, guna mempercepat sertifikasi halal rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU). Dari 500-an RPH/RPU di Indonesia, baru sekitar 250 yang bersertifikat halal.
BPJPH juga menggandeng Kementerian Pariwisata untuk memastikan 112 dari 6.000 desa wisata memiliki infrastruktur halal. Tak ketinggalan, kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dilakukan untuk melibatkan pemerintah daerah, terutama gubernur, agar program halal menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
“Halal jangan hanya di Jakarta. Kita perlu menjangkau seluruh Indonesia. Karena itu, kami juga menggandeng Kementerian Agama agar KUA bisa menjadi Satgas Halal di daerah-daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, BPJPH bahkan tidak mengenal hari libur dalam mengejar target ini. “Sabtu masuk, Minggu masuk, hari raya juga masuk. Karena kami harus menuntaskan 7,5 juta produk dalam satu tahun yang wajib bersertifikat halal,” tegasnya.
Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap penting dalam memberikan fatwa halal. Namun, per 2026, logo halal resmi akan ditentukan oleh negara, dan penggunaan logo lama tidak lagi diperbolehkan.
“Kita sudah sepakati, hingga 2026 diberi waktu transisi. Setelah itu, penggunaan logo selain dari negara dianggap ilegal. Tapi, fatwa tetap di tangan MUI,” jelasnya.
Babe sapaan akrabnya juga menyampaikan harapan besar
