MAKASSAR, CREATIVENEWS — Di Hotel Claro di Makassar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini menjadi forum penting untuk meningkatkan kerja sama antara lembaga keuangan, pemerintah, dan bisnis dalam upaya mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK RI, Ogi Prastomiyono, bersama dengan anggota stafnya, turut hadir dalam acara tersebut.
Dari Komisi XI DPR RI, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, yang bertindak sebagai Ketua Tim bersama anggota, serta Askolani, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan anggota lainnya, hadir.
Ogi Prastomiyono mengatakan dalam pemaparannya bahwa sektor perbankan berkontribusi besar pada pembiayaan UMKM nasional.
“Sektor perbankan berkontribusi sekitar 85 persen dari total pembiayaan UMKM secara keseluruhan. Industri perbankan memiliki peran besar dan jangkauan yang luas sehingga mampu melayani pelaku UMKM hingga ke pelosok daerah,” ujar Ogi.
Ia juga mengatakan bahwa hasil dari pertemuan ini diharapkan akan meningkatkan peran OJK dalam memperluas dan mempermudah pembiayaan bagi bisnis di seluruh daerah.
“Sejumlah tantangan yang menyebabkan pembiayaan kepada UMKM belum optimal antara lain asimetri informasi antara pihak penyedia dan penerima pembiayaan, serta masih terbatasnya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan optimalisasi penguatan peran LJK di daerah, pengembangan infrastruktur layanan keuangan, serta harmonisasi kebijakan antara OJK, Komisi XI DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menekankan betapa pentingnya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan akses keuangan di daerah.
“Sinergi antarpemangku kepentingan merupakan aspek penting dalam mendorong optimalisasi akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Kolaborasi lintas pihak dibutuhkan untuk mengatasi hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur layanan, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya inovasi produk keuangan yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi daerah,” kata Fauzi.
Ia berharap bahwa kerja sama ini akan membantu mempercepat akses keuangan yang inklusif, mendorong pelaku usaha untuk lebih mandiri, dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara konsisten.
Menurut Moch. Muchlasin, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, OJK di daerah terus mempercepat berbagai program pembiayaan bagi UMKM.
Beberapa program yang telah dijalankan termasuk Program PHINISI (Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi Selatan), yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM sekaligus mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap rentenir. Selain itu, ada Program LayarKu (Layanan Literasi dan Inklusi Keuangan ke Daera).
Setelah kegiatan berakhir, OJK berharap Komisi XI DPR RI terus mendukung harmonisasi kebijakan yang membantu pelaku UMKM. Ini akan menjadi contoh dalam optimalisasi sektor lain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
