MAKASSAR, CREATIVENEWS — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, H. Wihaji, secara resmi membuka peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 di Lapangan Karebosi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (28/7/2025).
Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, serta kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Menteri Wihaji menekankan bahwa peringatan Harganas bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan harus membawa dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang penting jangan terlalu banyak seremonial, turun ke lapangan, selesaikan masalah,” ujarny.
Ia menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menggelar perayaan Harganas harus sederhana namun penuh makna dan berdampak langsung.
Wihaji juga menjelaskan bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjalankan dua agenda besar melalui delapan cita-cita pembangunan nasional (Astacita).
“Pertama, Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul. Kedua, Pengentasan kemiskinan struktural,” terangnya.
Menurutnya, akar dari permasalahan kemiskinan dan kualitas SDM adalah stunting. Ia menyebut, prevalensi stunting nasional sast ini berada di angka 19,8 persen, sementara Sulawesi Selatan berhasil menurunkan angka stunting dari 27% menjadi 23%, atau turun 4,1 persen.
“Ini keberhasilan bersama. Penurunan stunting di Sulsel tidak lepas dari intervensi Gubernur, Bupati/Wali Kota dan seluruh pihak. Ini kerja pentahelix, pemerintah pusat, daerah, masyarakat, akademisi, dan swasta,” ujarnya.
Wihaji menegaskan pentingnya intervensi sejak dini, khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sebagai strategi utama pencegahan stunting.
“Karena itu, kita harus bergerak di hulunya, memastikan setiap keluarga risiko stunting mendapat pendampingan sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, BKKBN RI menyalurkan bantuan kepada 200 keluarga berisiko stunting di Sulawesi Selatan, dengan total nilai sekitar Rp800 juta hingga Desember 2025.
“Ini langkah awal, intervensi tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi bantuan nyata untuk memastikan gizi, kesehatan ibu, dan anak terpenuhi,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya memaparkan langkah konkret pemerintah provinsi dalam mendukung program percepatan penurunan stunting.
“Kami sudah menggeser kurang lebih 56 miliar untuk penganggaran stunting menyasar 15.120 orang. Di tahun ini sudah di-launching kemarin, sekitar 59 hari ke depan,” kata Sudirman.
Menurutnya, alokasi anggaran tersebut merupakan hasil realokasi dari sektor non-prioritas ke sektor prioritas, sesuai instruksi Presiden. Program ini mencakup pendampingan keluarga, pemberian makanan tambahan, dan layanan kesehatan.
“Kalau keluar (dari stunting) dan berhasil, dia diberikan tambahan Rp700 ribu rupiah. Jadi Rp1 juta total kepada anaknya sebagai biaya untuk tabungan anak,” ujar Gubernur.
Anak-anak yang mengikuti program akan mendapatkan bantuan Rp300 ribu selama 59 hari masa intervensi, dan jika dinyatakan berhasil keluar dari status stunting, akan menerima tambahan Rp700 ribu.
Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta pelibatan seluruh elemen masyarakat, diharapkan angka stunting di Sulsel dan nasional dapat terus ditekan.
