MAKASSAR, CREATIVENEWS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada 28 Mei 2025 menggelar High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di aula Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Rapat dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Forkopimda Sulsel, Bupati Walikota se-Sulawesi Selatan, Kepala OPD terkait, dan pimpinan lembaga vertikal, seperti OJK, Bulog, dan BPS.
Kegiatan dilaksanakan dalam rangka membahas koordinasi pengendalian inflasi selama periode HBKN Idul Adha 2025, dan strategi akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan PAD.
Rizki Ernadi Wimanda Kepala Perwakilan BI Sulsel dalam siaran persnya
menyampaikan tujuan pelaksanaan HLM. Pertemuan ini membahas inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2025, serta strategi akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Antisipasi lonjakan harga pada periode HBKN Idul Adha 2025, TPID se-Sulawesi Selatan menetapkan beberapa strategi utama, yaitu
1. Melaksanakan GPM Serentak dengan berfokus pada komoditas penyumbang inflasi, seperti cabai, bawang merah, ikan-ikan, dan minyak goreng untuk mendukung stabilisasi harga pada HBKN Idul Adha 2025 wilayah pemukiman;
2. Melaksanakan perluasan jenis komoditi pada program mandiri benih, mencakup hortikultura (Cabai, Bawang, Tomat) serta bantuan bibit ikan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan. Kab/Kota segera sampaikan data CPCL berkoordinasi dengan OPD terkait;
3. Melakukan updating data neraca pangan secara konsisten oleh Dinas Ketahanan Pangan di Kab/Kota. Data tersebut menjadi acuan Bupati/Walikota untuk menyusun kebijakan pengendalian pasokan dan stabilitas harga;
4. Mengkaji pembentukan BUMD Pangan sebagai off taker dari petani champion yang ada di masing-masing Kab/Kota; serta
5. Memperkuat cadangan pangan pemda, memantau distribusi pangan keluar daerah, serta mewaspadai praktek penimbunan di tiap daerah.
Strategi akselerasi implementasi ETPD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan PAD, TP2DD se-Sulawesi Selatan menetapkan beberapa strategi utama, yakni:
1. Membahas penguatan digitalisasi oleh Pemkab/kota masing-masing dalam bentuk HLM TP2DD yang nantinya menjadi poin dalam penilaian TP2DD;
2. Menyusun Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2026 – 2030 tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten, sebagai tindaklanjut berakhirnya Roadmap ETPD Tahun 2021 – 2025;
3. Menyiapkan perangkat dan ketentuan pendukung dalam rangka implementasi ETPD, apabila dibutuhkan, dan mendorong semua ASN mempunyai mobile banking BPD Sulselbar dan menggunakan QRIS (sebagai role model). Serta memasang QRIS di lingkungan Pemda (masjid, kantin, dan koperasi);
4. Mempercepat penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di masing-masing OPD di seluruh Sulawesi Selatan;
5. Mengimplementasi berbagai model bisnis digitalisasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, seperti parkir, sampah, air, pasar, terminal, pariwisata, dan rumah ibadah.
6. Memperbanyak frekuensi transaksi elektronik sampai tingkat desa oleh Bank Sulselbar sebagai bank rekening kas umum.
(*)
