MAKASSAR, CREATIVENEWS — Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) menyiapkan dua Sekolah Rakyat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Lokasinya berada di gedung milik Kemensos di kawasan Salodong, Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan di Gedung milik BPSDM Pemprov Sulsel.
Khusus Sekolah Rakyat di Gedung Kemensos menampung 100 orang siswa, sementara yang ditangani Pemprov Sulsel akan menampung siswa sebanyak 400 orang.
Saiful mengapresiasi Gubernur Sulsel yang menyiapkan fasilitas belajar dengan kapasitas yang besar.
“Di tempat lain itu biasanya ada 4 Rombel, nanti Gubernur Sulsel terima 400 siswa. Banyak sekali itu, kira-kira 16 Rombel, satu kelas kira-kira 30 siswa. Ini luar biasa semangatnya Pak Gubernur,” ungkap Saifullah Yusuf di Kantor BPSDM Sulsel, Makassar, Kamis, 8 Mei 2025.
Dalam kunjungan kerjanya di Makassar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat yang akan dijalankan oleh Kementerian Sosial tidak boleh didasarkan pada kedekatan pribadi atau jabatan.
Mensos menekankan bahwa penerima manfaat harus benar-benar berasal dari keluarga yang paling membutuhkan.
“Tidak boleh karena temannya menteri, tidak boleh karena kenalannya pak Dirjen, dekat dengan pak Wali Kota. Tapi yang diminta presiden adalah mereka yang paling bawah, berdasarkan data dan telah disurvei oleh tim secara bersama-sama. Timnya dari Kemensos, Dikdasmen, Pemprov, Pemkot,” tegas.
Nantinya anak yang terpilih menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat harus tinggal di Asrama.
Ia menjelaskan bahwa selain berdasarkan data kemiskinan, anak-anak yang diterima harus mendapatkan izin dari orang tua untuk tinggal di asrama.
“Kalau orang tua tidak mengizinkan tentu kita tidak berani menerima,” tambahnya.
Mensos juga menjelaskan konsep pendidikan yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat.
“Kurikulumnya sekolah formal biasa, tapi ada pendidikan karakter pada malam hari. Bagi beragama Islam nanti akan ada tambahan pelajaran agama, bagi non muslim sesuai ajarannya,” jelasnya. Guru-guru di sekolah ini berasal dari ASN yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
Saifullah menyebut, Sekolah Rakyat akan tersedia di setiap kabupaten dan kota, dan program ini dimulai tahun ini.
Menteri juga menyampaikan lulusan Sekolah Rakyat akan diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan diharapkan menjadi agen perubahan di keluarga masing-masing.
“Dengan pendidikan berkualitas, sehingga memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.
Pada kesempatan ini Mensos juga mengunjungi Sekolah Rakyat yang telah disiapkan Pemprov Sulsel di Gedung BPSDM Sulsel.
Didampingi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, ia memuji kesiapan fasilitas yang ada, mulai ruang kelas, hingga asrama yang akan ditempati siswa.
“Saya merasa ini sudah sangat layak. Tinggal nanti yang menentukan Kemen PU akan datang ke sini untuk melihat secara detail. Kalau layaknya sih layak, cuma kapasitasnya berapa nanti akan dihitung lebih lanjut,” katanya.
Ia menyebutkan, jika berjalan sesuai rencana, penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Makassar bisa dimulai tahun ini.
“Insyaallah kalau Pak Gubernur mendukung, Pak Wali Kota bersama-sama kita, tahun ini insyaallah bisa dimulai penyelenggaraan sekolahnya di BPSDM ini,” imbuhnya.
Saifullah juga memastikan bahwa anggaran program ini sepenuhnya berasal dari APBN.
“Sudah disiapkan semua dari arahan presiden dari APBN, mulai dari seragam, kebutuhan makanan, dan lain sebagainya ditanggung APBN. Lagi dihitung sekarang,” katanya.
Untuk tahun 2025, ada 53 lokasi yang ditargetkan memulai penyelenggaraan sekolah ini, dengan tahap awal berupa rekrutmen guru yang kini hampir selesai.
“Kalau BPSDM ini mungkin nanti tahap kedua, meskipun tetap penyelenggaraannya tahun ini,” jelasnya.
Setelah survei dilakukan, akan disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk renovasi dan sarana penunjang lainnya. Biaya operasional akan dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota sesuai dengan porsi kebutuhan.
“Pada prinsipnya sesuai arahan Presiden, Sekolah Rakyat ini dibiayai oleh APBN. Tenaga gurunya usulan dari Gubernur dan Wali Kota atau Bupati. Misalnya kepala sekolah itu ada nanti beberapa nama sudah masuk dari daerah setempat. Jadi kalau di Makassar itu ASN dari kota Makassar yang jadi kepala sekolah. Kalau tingkat provinsi nanti salah satu ASN yang memenuhi syarat,” pungkasnya.
