MAROS, RADIOALMARKAZ.CO.ID – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maros menggelar Rapat Koordinasi di Ruang Baruga B, Kantor Bupati Maros, Selasa (29/04). Kegiatan ini menjadi ajang sinergi antar instansi untuk mengevaluasi capaian program kerja tahun 2024 serta merumuskan strategi percepatan akses keuangan di tahun 2025.
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Arif Machfoed, mengungkapkan bahwa perekonomian Kabupaten Maros tetap menunjukkan ketangguhan di tengah tekanan global. “Pada 2024, ekonomi Maros tumbuh sebesar 3,79%. Dari sektor jasa keuangan, kinerja perbankan juga positif, dengan aset perbankan naik 2,58% menjadi Rp3,16 triliun dan penyaluran kredit tumbuh 2,45% menjadi Rp3,19 triliun,” jelasnya.
Penyaluran kredit di Maros banyak mengalir ke sektor produktif seperti perdagangan (53,10%), pertanian (19,95%), dan jasa kemasyarakatan (7,58%), memperlihatkan dukungan nyata sektor keuangan terhadap penguatan sektor riil. Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga berkembang pesat, dengan penyaluran Rp131 miliar kepada 2.363 debitur sepanjang tahun.
Wakil Bupati Maros A. Mue’tazim Mansyur, ST, Msi mengapresiasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia juga menegaskan komitmen untuk menjalankan sejumlah program kerja TPAKD di tahun 2025, antara lain:
-
Pengembangan ekonomi daerah melalui sektor prioritas pemerintah daerah;
-
Fasilitasi akses keuangan untuk UMKM sektor prioritas;
-
Peningkatan literasi dan inklusi keuangan;
-
Pembangunan ekosistem keuangan inklusif di wilayah pedesaan melalui program Desa Ketahanan Pangan;
-
Program satu rekening satu pelajar (Kejar/One Student One Account – OSOA);
-
Percepatan akses keuangan melalui digitalisasi produk dan layanan keuangan berbasis QRIS;
-
Pemanfaatan produk dan layanan pasar modal melalui Program Tematik Nasional 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) juga memaparkan kinerja ekonomi makro Kabupaten Maros. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp28,62 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor transportasi dan pergudangan (40,92%), diikuti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan masing-masing sebesar 14,79%.
Melalui rakor ini, diharapkan perluasan akses keuangan di Maros dapat menghasilkan program-program inovatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di daerah.
