MAKASSAR, CREATIVENEWS – Pada Pertemuan rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan Kinerja intermediasi perbankan relatif stabil dengan profil risiko yang terjaga.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan pada Februari 2025, pertumbuhan kredit tetap dilanjutkan double digit growth, yaitu sebesar 10,30% year on year, sementara Januari sebelumnya adalah sebesar 10,27%, menjadi sebesar Rp7.825 triliun.
“Berdasarkan dari jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi, yaitu sebesar 14,62%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 10,31%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh sebesar 7,66%, ungkap Dian.
Sementara ditinjau dari kepemilikan, bank BUMN berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan kredit, yaitu sebesar 10,93% year on year. Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,95%, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,51%.
Kata Dian, cukup memadai rekunitas industri perbankan pada Februari 2025 dengan rasio alat liquid dan non-core deposit atau LNCD dan alat liquid ke dana pihak ketiga atau (LDPB), masing-masing sebesar 116,76%. Jika dibandingkan dengan Januari yang lalu, sebesar 114,86% dan 26,35 %, dibulan Januari juga tercatat sebesar 26,03 persen masih di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.
“Adapun liquidity coverage ratio berada di level 210,14 persen sementara itu kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio non-performing loan atau NPL growth sebesar 2,22 persen dibandingkan dengan bulan Januari yang lalu sebesar 2,18% dan NPL net sebesar 0,81% di Januari lalu tercatat sebesar 0,79% loan at risk yang relatif stabil tercatat sebesar 9,77 persen.
Lanjut Dian, ketahanan perbankan juga tetap kuat tercermin dari permodalan capital adequacy rasio (CAR) yang berada di level tinggi yaitu sebesar 26,98 %, Januari lalu tercatat sebesar 27,01 persen, menjadi bantalan mitigasi resiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global dewasa ini.
Sementara terkait pemberantasan judi online yang berdampak ke perkekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank, yang melakukan pemblokiran terhadap Rp10.000, kurang lebih Rp10.016 rekening. Sebelumnya yang kita laporkan tercatat sebesar Rp8.618 rekening.
Dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan, serta melakukan Enhanced Due Diligence atau( EDD), tuturnya.
Di sisi pengembangan dan penguatan di bidang perbankan. Sebelumnya yang di laporkan tercatat sebesar Rp8.618 rekening. Dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan.
OJK telah menerbitkan SE OJK No. 2 tahun 2025 tentang kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM dan pemenuhan modal inti minimum bagi bank perekonomian rakyat dalam rangka menyalaraskan dengan POJK No. 7 tahun 2024 tentang BPR dan BPRS, kemudian POJK No. 1 tahun 2024 tentang kualitas aset BPR, dan SE OJK No. 21 tahun 2024 tentang panduan akuntansi perbankan bagi BPR, dan selain itu pihak OJK juga sedang melakukan penyempurnaan SE OJK tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, tutup Dian, pada rapat Pertemuan rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jumat 11 April 2025.
(RB)
