MAKASSAR, CREATIVENEWS – Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih meningkatkan transaksi digital melalui pemanfaatan Qris.
Hal ini disampaikan Gubernur Andi Sudirman saat Rapat Pleno dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan, bersama para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Selatan, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Untuk mencapai target tersebut, OJK rutin mengadakan edukasi dan literasi keuangan digital.
Selain mendorng transaksi digital, ada beberapa poin utama yang disampaikan dalam rapat ini antara lain,
-Dukungan terhadap UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kontribusi terhadap ekonomi daerah.
– Akses keuangan bagi sektor prioritas pemerintah daerah, seperti pertanian dan perikanan.
– dan Dukungan TPAKD terhadap program Ekonomi Hijau di Sulawesi Selatan.
Selain mengevaluasi pencapaian program kerja TPAKD tahun 2024, rapat ini juga bertujuan merumuskan strategi untuk meningkatkan akses keuangan guna mendorong kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan di tahun 2025.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch Muchlasin, dalam paparannya menyampaikan bahwa sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan positif.
Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, Muchlasin menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi yang kuat dapat menciptakan program inovatif guna mendukung akses keuangan bagi pelaku usaha kecil, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, berharap TPAKD dapat menjadi wadah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menyukseskan program prioritas pemerintah, khususnya pada sektor unggulan daerah.
Gubernur berharap program kerja TPAKD Sulawesi Selatan dapat diimplementasikan hingga ke tingkat kabupaten dan kota, sehingga akses keuangan masyarakat semakin luas dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
