MAKASSAR, CREATIVENEWS — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengevaluasi program kerja tahun 2024 sekaligus merumuskan strategi penguatan akses keuangan pada 2025.
Rapat pleno yang berlangsung di Makassar ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Selatan, anggota TPAKD Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya di sektor jasa keuangan.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, dalam paparannya menyampaikan bahwa sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun, ia menegaskan bahwa tantangan ekonomi global dan domestik menuntut sinergi yang lebih kuat antar pihak.
“Dalam menghadapi tantangan tersebut, kita perlu memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat,” ujar Muchlasin.
Ia menambahkan, “Dengan sinergi yang kuat, kita bisa menciptakan program-program inovatif yang mendukung akses keuangan bagi pelaku usaha kecil, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lain yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan.”
Program kerja TPAKD Sulawesi Selatan untuk tahun 2025, lanjut Muchlasin, telah dirancang untuk mendukung penguatan ekonomi daerah di berbagai sektor prioritas sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, turut mengapresiasi peran TPAKD sebagai wadah strategis dalam mendukung program prioritas daerah. Ia menekankan pentingnya fokus pada beberapa sektor unggulan.
“Digitalisasi menjadi kunci dalam mendorong pendapatan daerah dan kemudahan transaksi melalui QRIS. Selain itu, dukungan terhadap UMKM, sektor pertanian, perikanan, serta penguatan program ekonomi hijau juga menjadi prioritas kita,” kata Gubernur.
Andi Sudirman berharap program kerja TPAKD tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi juga diimplementasikan di tingkat kabupaten dan kota.
“Dengan demikian, akses keuangan masyarakat akan semakin luas dan dapat memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
