MAKASSAR, CREATIVENEWS – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan pentingnya mempercepat akses keuangan daerah melalui digitalisasi.
Hal ini ia sampaikan setelah menghadiri rapat dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 17 Maret 2025. Rapat ini juga dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota se-Sulsel.
Andi Sudirman mengungkapkan adanya ketimpangan akses keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang selama ini menghambat pemerataan ekonomi.
Menurutnya, digitalisasi menjadi solusi utama untuk mengatasi permasalahan ini, terutama dalam meningkatkan transaksi non-tunai hingga tingkat desa.
“Untuk mempercepat akses keuangan daerah, kita perlu memperkuat digitalisasi, khususnya transaksi non-tunai. Dengan digitalisasi, transaksi keuangan bisa sampai ke tingkat desa, memungkinkan masyarakat di pedesaan untuk mengakses layanan keuangan lebih mudah dan cepat,” kata Andi Sudirman.
Gubernur juga menyoroti tantangan terkait pinjaman online (pinjol) yang semakin marak dan berpotensi merugikan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa keberadaan pinjol yang tidak terkontrol dapat menambah beban ekonomi bagi masyarakat yang tidak mengetahui dengan jelas jaminan atau risikonya.
“Pinjol ini sangat berbahaya. Kita tidak tahu jaminannya bagaimana, dan itu menjadi risiko bagi masyarakat. Perbankan harus lebih peka dan memiliki peran lebih besar dalam memberikan akses keuangan yang aman. Jangan sampai semuanya beralih ke layanan online, sementara layanan offline tetap ada dan kualitas digitalisasi tetap terjaga,” tegasnya.
Andi Sudirman juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat pengawasan terhadap sektor perbankan dan pinjaman online guna melindungi masyarakat dari potensi kerugian.
Dengan langkah-langkah tersebut, Gubernur berharap akses keuangan di Sulsel dapat semakin merata, memperkuat perekonomian daerah, dan mencegah dampak negatif dari pinjaman online yang tidak terkendali.
