MAKASSAR, CREATIVENEWS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mencermati rencana penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua yang dijadwalkan berlangsung pada April mendatang.
DPRD meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak hanya sibuk dengan rekrutmen PPPK, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga non-ASN atau honorer yang masih aktif bekerja.
Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Ruslan Mahmud, menyampaikan keprihatinannya terkait nasib ribuan tenaga honorer yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status kepegawaian.
“Saat ini sekitar 2.000 tenaga non-ASN telah diangkat menjadi PPPK dan digaji oleh pemerintah pusat. Namun, masih ada sekitar 12.000 tenaga non-ASN lainnya yang bergantung pada anggaran daerah,” ujar Ruslan.
Ruslan mendesak agar sisa anggaran yang sebelumnya digunakan untuk menggaji tenaga yang telah diangkat menjadi PPPK dapat dialokasikan untuk meningkatkan honor tenaga non-ASN yang belum terangkat. Ia menekankan pentingnya kepedulian dari Pemerintah Kota, khususnya Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi.
“Dengan PPPK digaji oleh pusat, tentu ada anggaran daerah yang tersisa. Ini bisa dimanfaatkan untuk menaikkan honor tenaga non-ASN yang tersisa. Jangan sampai mereka yang telah lama mengabdi merasa diabaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ruslan juga mengusulkan agar honor tenaga non-ASN, termasuk petugas kebersihan yang tergabung dalam Laskar Pelangi, dinaikkan dari sekitar Rp1,3 juta menjadi minimal Rp2 juta per bulan.
Menurutnya, langkah ini penting demi meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer yang belum berhasil lolos seleksi PPPK tahap kedua.
“Kami akan terus mendorong agar sisa anggaran digunakan tepat sasaran, demi menghargai pengabdian tenaga non-ASN yang masih bekerja keras untuk pelayanan publik di Makassar,” pungkasnya.
