MAKASSAR, CREATIVENEWS – TPID Provinsi Sulsel bersama 24 T PID Kab/Kota se-SuIawesi Selatan menggelar High-Level Meeting pada 6 Maret 2025 bertempat di Kantor Gubernur Sulsel yang dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda, 16 Bupati/WaIikota, 6 Wakil Bupati dan Perwakilan Forkopimda.
Kegiatan ini bertujuan untuk membahas strategi pengendalian inflasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan BPS, Provinsi Sulawesi Selatan mengalami deflasi berturut – turut pada Januari dan Februari 2025 terutama didorong penurunan tarif listrik sebesar 50%.
Meski demikian kenaikan harga pangan pada periode Ramadhan dan Idul Fitri perlu mendapat perhatian seperti: cabai, minyak goreng, bawang putih, gula pasir, dan daging ayam ras.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, mencatat secara historis periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri menjadi momen kritikal yang perlu diantisipasi. Komoditas Beras, Tomat, Cabai Merah, Bawang Merah dan Angkutan Udara menjadi komoditas utama yang frekuensinya cukup tinggi dalam mendorong kenaikan inflasi di 8 kota IHK di Sulawesi Selatan.
Kebijakan Pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14 persen selama masa Angkutan Lebaran 2025 menjadi optimisme dalam upaya menjaga stabilisasi inflasi sehingga peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dapat lebih difokuskan untuk pengendalian harga pangan strategis.
Sebagai upaya pengendalian inflasi, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan 3 garis besar rekomendasi pengendalian inflasi yang meliputi peningkatan pasokan dan ketahanan pangan di Sisi hulu, mewujudkan keterjangkauan harga dan efisiensi distribusi di Sisi hilir, serta penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan antar Stakeholder.
Sementara itu untuk mendorong peningkatan pasokan pangan, Pemerintah Provinsi Sulsel akan melanjutkan Program Mandiri Benih 2025 dalam upaya mendukung penyediaan bibit unggul. Seiring dengan itu, Kepala Daerah di seluruh Kab/kota didorong untuk mempercepat penyampaian data C PCL (Calon Petani dan Calon Lahan) penerima bantuan, serta mengoptimalkan program peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) dengan memanfaatkan Iahan potensial yang tersedia.
Selain itu BULOG juga didorong untuk meningkatkan penyerapan gabah petani pada periode panen raya Maret-ApriI 2025, dengan mengoptimalkan gudang-gudang yang ada di Sulawesi Selatan. Di Sisi infrastruktur pendukung, Pemerintah Provinsi Sulsel juga akan berfokus pada perbaikan jaringan irigasi serta jalan produksi untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pangan.
Adapun sebagai langkah inovatif dalam meningkatkan produktivitas pangan, Pemprov Sulsel akan mendorong Gerakan Tanam Cabai di sekolah dan Iahan kosong. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap ketahanan pangan serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pasar.
Sebagai upaya mengendalikan harga bahan pokok selama periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, pemerintah akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh Kab/kota.
Pemerintah Kab/kota dihimbau aktif dalam memantau kecukupan stok pangan, serta melakukan langkah antisipatif dan korektif apabila ditemukan potensi defisit pasokan yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Kerja sama antar daerah perlu diperkuat, dengan melibatkan petani champion khususnya di wilayah sentra hortikultura (Enrekang dan Wajo) dengan memanfaatkan neraca pangan digital sebagai referensi surplus-defisit di masing-masing daerah.
Sebagai langkah penguatan, Gubernur Sulsel akan melakukan koordinasi rutin yang melibatkan kepala daerah di 24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kebijakan Asta Cita dan Ketahanan Pangan dapat diwujudkan di Sulawesi Selatan.
Melalui berbagai langkah strategis ini, T PID Se-Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus bersinergi mewujudkan stabilitas inflasi dengan mengacu kepada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi kebijakan yang efektif. (*)
