MAKASSAR, CREATIVENEWS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmennya terhadap pembangunan ekonomi hijau dengan mengintegrasikan hasil peta jalan ekonomi hijau ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan bahwa isu perubahan iklim dan ekonomi hijau telah menjadi perhatian global. Bahkan, dalam agenda pembangunan nasional, Presiden Prabowo Subianto juga menjadikannya sebagai salah satu fokus utama, terutama terkait ketahanan pangan, energi, dan ketersediaan air bersih.
“Hasil peta jalan ekonomi hijau Sulsel ini akan menjadi bagian dari RPJMD Gubernur 2025-2030. Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kanada atas dukungan yang telah diberikan. Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti sampai di sini, mengingat Icraf [World Agroforestry] masih bisa mengembangkan banyak hal, termasuk dalam bimbingan teknis,” ujar Jufri Rahman, saat konferensi pers Forum Konsultasi Publik yang digelar Icraf di Hotel Four Points Makassar, Kamis, 27 Februari 2024.
Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, menyoroti dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan serta pentingnya peran daerah dalam mengatasi masalah tersebut. Kanada, melalui proyek Land4Lives, berupaya membantu petani kecil serta mendorong praktik ekonomi berkelanjutan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.
“Proyek ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu mengorbankan lingkungan demi ekonomi. Justru, dengan melindungi lingkungan, kita bisa mengembangkan sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan,” ujar Dutton.
Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Sulsel atas pelaksanaan program ini dan berharap proyek ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Salah satu bentuk dukungan nyata dari Kanada adalah pendanaan untuk pengelolaan mangrove serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Jeneponto, yang menjadi bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan.
Koordinator Land4Lives Sulsel, Muhammad Syahrir, menjelaskan bahwa integrasi peta jalan ekonomi hijau ke dalam RPJMD akan diarahkan ke dalam program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami bersama Bappelitbangda telah membangun peta jalannya agar bisa terintegrasi ke RPJMD. OPD nantinya akan menjalankan program yang sudah disusun, dengan fokus pada ekonomi hijau,” kata Syahrir.
Salah satu contoh konkret dari strategi ini adalah peralihan pengadaan pupuk dari kimia ke organik, serta pelatihan petani dalam pembuatan pupuk organik.
Syahrir juga menyoroti beberapa wilayah di Sulsel yang memiliki lahan kritis, seperti Kabupaten Bone, yang menjadi salah satu fokus program Land4Lives.
“Luas lahan kritis di Bone cukup besar, sehingga Icraf masuk ke lokasi-lokasi yang kondisinya memprihatinkan. Selain itu, kami juga memperkuat tata kelola di tingkat provinsi dan menurunkannya ke kabupaten,” jelasnya.
Namun, keterbatasan anggaran membuat program ini masih harus didorong lebih lanjut dalam RPJMD agar cakupannya lebih luas.
Selain itu, Syahrir menyebutkan bahwa dampak perubahan iklim semakin dirasakan petani, seperti penurunan produktivitas akibat banjir dan serangan hama.
“Banyak petani yang mengalami gagal panen karena hujan deras dan banjir. Ini adalah salah satu tantangan yang harus diatasi dalam menghadapi perubahan iklim,” ujarnya.
Dengan adanya integrasi ekonomi hijau dalam RPJMD dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Sulawesi Selatan dapat mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
