MAKASSAR, CREATIVENEWS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menerima aspirasi dari kelompok Aliansi Buruh dan Mahasiswa Menggugat (ABMM) pada Rabu, 5 Februari 2025. Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di halaman Kantor DPRD, massa menuntut keadilan atas dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dilakukan oleh perusahaan PTL Nusa.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKB, Andi Makmur Burhanuddin, mengungkapkan bahwa para demonstran meminta DPRD turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik ketenagakerjaan tersebut.
“Perwakilan organisasi buruh datang ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan di PTL Nusa, dan mereka meminta DPRD untuk memfasilitasi,” ujar Andi Makmur.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Andi Makmur menyebut pihaknya akan segera mengundang Dinas Tenaga Kerja, pengawas ketenagakerjaan, serta melakukan verifikasi atas kepemilikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pantai Kecamatan Tamalate, tempat perusahaan tersebut beroperasi.
“Masalah ini akan kami teruskan ke komisi terkait di DPRD Makassar untuk memanggil pihak-pihak terkait,” tegasnya.
Selain Andi Makmur, dua legislator lainnya turut menemui para pengunjuk rasa, yakni Basdir dari Fraksi PKB dan Hartono dari Fraksi PKS. Ketiganya menyatakan siap mengawal aspirasi buruh dan mahasiswa hingga tuntas.
Demonstrasi yang digelar ABMM ini menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang dinilai merugikan buruh serta menuntut DPRD agar lebih aktif mengawasi praktik-praktik perusahaan yang dinilai tidak mematuhi aturan ketenagakerjaan.
DPRD Makassar menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini melalui forum resmi bersama pihak-pihak terkait dalam waktu dekat.
