MAKASSAR, CREATIVENEWS – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Makassar, Ruslan Mahmud, meminta Pemerintah Kota Makassar memberi perhatian serius terhadap nasib ribuan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang belum terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menyoroti kesejahteraan para tenaga honorer yang dinilainya masih jauh dari layak.
Menurut Ruslan, terdapat sekitar 2.000 tenaga non-ASN di Makassar yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK dan akan digaji oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, ia menyarankan agar sisa anggaran dari tenaga yang telah lolos seleksi bisa dialihkan untuk menambah honorarium tenaga non-ASN yang belum berhasil diangkat.
“Tenaga yang lulus PPPK akan digaji pusat, jadi otomatis ada anggaran yang tersisa. Sisa anggaran ini bisa dialihkan untuk menambah gaji tenaga non-ASN yang belum terangkat. Kami berharap hal ini menjadi perhatian serius bagi Pak Appi dan Bu Aliyah,” ujar Ruslan, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Jumat (24/1/2025).
Ruslan menekankan bahwa saat ini tidak memungkinkan bagi Pemkot Makassar untuk merekrut tenaga honorer baru. Karena itu, fokus anggaran menurutnya sebaiknya dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja.
“Sisa anggaran yang tersedia harusnya digunakan untuk menambah honor mereka, termasuk Laskar Pelangi. Gaji mereka sekarang hanya sekitar Rp1,3 juta. Kami berharap bisa dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta,” imbuhnya.
Ruslan juga menyinggung rencana seleksi PPPK tahap kedua yang dijadwalkan akan berlangsung pada April 2025. Ia berharap lebih banyak tenaga non-ASN Makassar bisa terserap dalam seleksi tersebut.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa bagi mereka yang belum lolos, kenaikan gaji merupakan bentuk solusi sementara yang realistis untuk memperbaiki kondisi ekonomi.
“Kami terus mendorong agar sisa anggaran ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan gaji tenaga non-ASN. Intinya, kami ingin tenaga non-ASN yang belum berhasil lolos PPPK tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tegasnya.
Meski sebagian telah dinyatakan lulus PPPK, Pemkot Makassar diketahui masih mengalokasikan anggaran untuk sekitar 12.000 tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja di berbagai sektor pelayanan publik. Desakan Fraksi Golkar ini menjadi pengingat penting bagi Pemkot untuk tidak mengabaikan peran vital para tenaga honorer dalam menjalankan roda pemerintahan.
