MAKASSAR, CREATIVENEWS – Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Sulawesi Selatan 2025 yang berlangsung di Ruang Tudang Sipulung, Rumah
Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.
Rakor ini dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Penjabat Gubernur Sulsel Prof. Fadjry Djufry, para bupati dan wali kota se-Sulsel, serta jajaran kepala dinas OPD Pemprov Sulsel dan kepala daerah dari 24 kabupaten/kota.
Dalam keterangannya usai rakor, Menko Pangan menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk mewujudkan swasembada pangan secara cepat.
“Kita harus swasembada pangan secepat-cepatnya. Caranya adalah dengan memanfaatkan sawah, lahan, dan irigasi yang ada untuk mendukung budidaya,” ujarnya.
Zulkifli juga menyinggung penyaluran pupuk yang sebelumnya sempat bermasalah.
“Penyaluran pupuk sudah kita selesaikan. Sekarang tinggal fokus pada irigasi. Kami juga mempersiapkan panen raya pada Maret dan April, yang produksinya diperkirakan sangat tinggi. Kapasitas pabrik yang tidak mencukupi menjadi tantangan yang harus segera ditangani,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah andalan nasional dalam produksi pangan, baik beras sebagai sumber karbohidrat, maupun ikan sebagai sumber protein. Pemerintah juga telah merencanakan penambahan gudang penyimpanan untuk mendukung distribusi hasil panen.
“Stok pangan saat ini mencukupi. Di Bulog tersedia dua juta ton beras. Ayam dan telur melimpah, meskipun ada sedikit kekurangan pada cabai rawit. Namun, cabai keriting dan bawang sudah mencukupi,” kata Zulkifli.
Menko Pangan juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor untuk sejumlah komoditas utama seperti beras, garam, gula, dan jagung tahun ini.
“Kami yakin dengan kerja keras dan koordinasi yang baik, kita mampu mencapai swasembada pangan,” tegasnya.
Rakor ini digelar untuk memastikan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga BUMN, memiliki pemahaman dan semangat yang sama dalam mendukung swasembada pangan di Indonesia. Evaluasi lanjutan akan dilakukan pada pertengahan tahun untuk menilai capaian dan keberlanjutan program tersebut.
