MAKASSAR, CREATIVENEWS – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, hari ini, Rabu, (25/12) meninjau langsung lokasi banjir di Kota Makassar.
Dalam kunjungannya, ia memantau layanan dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak.
di Makassar Menteri Sosial meninjau langsung 3 lokasi yaitu Gereja Toraja Tello Baru Panakukang, untuk menyerahkan bantuan kepada jemaat yang tedampak banjir.
Kemudian lokasi kedua dapur umum di Masjid Jabal Nur, Manggala dan lokasi ketiga lokasi pengungsi di Mesjid Al Muttaqin Manggala.
Menurut Saiful kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat sangat baik dalam penanganan banjir.
Bantuan dan dukungan mengalir dari berbagai pihak, termasuk dapur umum yang digerakkan oleh masyarakat dan mahasiswa.
“Kita lihat di sini kolaborasi yang sangat baik. Tidak hanya bantuan dari pemerintah, tetapi masyarakat juga aktif memberikan dukungan. Di masa darurat ini, evakuasi menjadi prioritas, diikuti dengan penyediaan tempat pengungsian, shelter, serta logistik. Secara umum, ini bisa ditangani dengan baik,” ujar perwakilan dari Kementerian Sosial saat mengunjungi lokasi terdampak.
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penanganan darurat difokuskan pada evakuasi, penyediaan tempat pengungsian, logistik, dan dukungan psikososial bagi anak-anak.
“Kami menyediakan layanan trauma healing untuk anak-anak agar mereka tetap ceria meski dalam kondisi sulit,” jelasnya.
Total bantuan dari Kementerian Sosial mencapai lebih dari Rp5 miliar untuk 13 kabupaten/kota terdampak di Sulsel, termasuk Rp1,2 miliar khusus untuk Kota Makassar. Bantuan ini juga dilengkapi dengan santunan bagi korban meninggal dunia dan luka-luka.
“Bantuan kita dalam bentuk natura yang tadi saya sebut itu, semuanya lebih dari Rp5 Miliar untuk 13 kabupaten kota khusus untuk Makassar itu Rp1,2 miliar lebih disamping belum dukungan dari Gubernur Pak Bupati Walikota jadi ini hanya yang dari Kementerian Sosial dari yang lain lebih banyak lagi,” pungkasnya.
Saifullah Yusuf mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang turut mempercepat proses penanganan bencana.