MAKASSAR, CREATIVENEWS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggelar TPAKD Summit 2024. Dengan tujuan membentuk sinergi dan kolaborsi bersama pemangku kepentingan, Pemkab, Pemkot, Pemprov Sulsel dan Industri Jasa Keuangan, Perbankan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Darwisman, menyampaikan literasi dan inklusi keuangan Sulsel sebagai yang tertinggi di Indonesia dari program TPAKD.
“Pertumbuhan ekonomi di Sulsel yang meningkat dan kinerja OJK yang terus menunjukan pertumbuhan positif dan memberikan momentum yang baik untuk mendukung perekonomian di Sulawesi Selatan, tutur Darwisman.
Hasil dari pertemuan bersama Menteri dalam negeri dan koordinator perekonomian bahwa TPAKD sudah terbentuk diseluruh Indonesia.
Tahun 2025, OJK akan memperkuat program-program yang ada, termasuk memperluas wilayah cakupan kredit hingga ke seluruh kabupaten/kota.
Salah satu fokus utama adalah budidaya kakao, di mana 60 dari 144 kabupaten/kota di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) memiliki potensi besar.
“Kakao akan menjadi unggulan. Ekosistemnya sudah ada, mulai dari offtaker hingga bank yang siap mendukung. Kami juga akan mendorong hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah,” jelas Darwisman.
Ia berharap program ini akan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi Sulsel di masa depan. “Dengan dukungan pemerintah dan perbankan, kita bisa mewujudkan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tutupnya.
Sementara Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam sambutannya menegaskan, agar perbankan memberikan kemudahan akses pinjaman bagi pelaku usaha, khususnya di sektor petani, peternak, dan UMKM.
Menurut Zudan, inklusi keuangan perlu terus diperluas agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan.
“Kita ingin membuka akses inklusi keuangan. Rekan-rekan perbankan harus mendukung langkah ini. Sebagai contoh, pembayaran cicilan bisa disesuaikan dengan siklus usaha, seperti peternak ayam yang baru bisa membayar setelah 40 hari atau petani padi setelah 90 hari panen. Pendekatan ini akan mempermudah masyarakat, meski pada masa lalu belum terealisasi,” ujar Zudan, Senin (16/12/24), di Ruang Pola Kantor Gubernur.
Ia juga mengingatkan pentingnya manajemen risiko dalam pemberian pinjaman agar Non-Performing Loan (NPL) tetap terkendali.
“Perbankan harus berhati-hati, tetapi di sisi lain, kita juga harus mendukung masyarakat yang benar-benar ingin berusaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” tambahnya.
Menurut Zudan, karakter penerima pinjaman juga menjadi perhatian penting.
“Ada dua tipe masyarakat. Orang yang ingin kaya akan menggunakan pinjaman untuk berinvestasi atau berbisnis. Sebaliknya, yang hanya konsumtif cenderung menghabiskan uang tanpa produktivitas. Maka, pemerintah daerah harus memastikan bahwa bantuan atau pinjaman diberikan kepada orang-orang yang berorientasi pada usaha,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zudan menegaskan komitmennya mendukung penuh perbankan dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk meningkatkan inklusi keuangan di Sulsel.
Pada kegiatan TPAKD Summit 2024 ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang mendukung pengembangan ekonomi daerah yang diberikan kepada
1. Kategori Implementasi Program Layarku Terbaik diberikan kepada Kab. Pangkajene dan Kepulauan, dan Kab. Kepulauan Selayar
2. Kategori Implementasi Program TPAKD Pengembangan Ekonomi Daerah diberikan kepada Kab. Bone, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Kab. Pinrang, dan Kab. Maros.
