MAKASSAR, CREATIVENEWS – Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Sulawesi Selatan meningkat sehingga pemerintah menambah alokasi dana.
Koordinator Tim Kerja JKN Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhammad Ilham mengatakan anggaran yang diusulkan untuk bantuan dana sharing program kesehatan gratis integrasi ke program JKN kurang lebih Rp239 miliar.
Angka tersebut naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp217 miliar.
Angka tersebut diusulkan menyesuaikan potensi dana fiskal Pemerintah kabupaten/kota di Sulsel.
“Yang menentukan Fiskalnya kabupaten itu kan Menteri Keuangan. Mesti kita ambil rata-ratanya dulu, nanti kita mengusulkan rendah, fiskalnya teman-teman (Pemda) di bawah rata-rata juga jadi mempengaruhi usulan kita,” papar Ilham.
Ada peningkatan pada jumlah penerima PBI BPJS tahun ini. Pada 2023, hanya 1,7 juta orang. Sedangkan tahun ini ada 1,8 juta orang yang terbagi di 24 kabupaten/kota.
“Untuk peserta yang dibiayai dana sharing kabupaten/kota dan provinsi sebesar Rp35.000 per bulan/jiwa,” imbuhnya.
Tahun sebelumnya, dana sharing mekanismenya dibiayai 60 persen kabupaten/kota, dan 40 persen provinsi. Namun, karena kebijakan fiskal yang berbeda-beda tiap daerah sehingga dilakukan penyesuaian.
“Misalnya ternyata di Kota Makassar fiskalnya tinggi, kita kasih 25 persen. Terus Jeneponto rendah, dikasih 40 persen. Jadi tidak merata, sesuai kondisi keuangan daerah masing-masing,” ungkapnya.
Kata Ilham, alokasi PBI BPJS ini bisa dioptimalkan oleh Pemkab/Pemkot dengan melakukan verifikasi secara mendalam agar tepat sasaran. Semua yang berkategori tidak mampu diakomodir untuk mendapatkan bantuan tersebut.
“Sulsel sudah UHC tahun 2023. Siapa tahu ada di daerah terpencil yang tidak dapat itu harus dimonitor lagi oleh Pemda,” ujarnya.
