MAKASSAR, CREATIVENEWS – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan turut mengecam Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan Kementerian Kesehatan RI atas tindakan pengusiran paksa yang dilakukan terhadap Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).
Kecaman ini disampaikan langsung oleh Rahmat Kottir selaku Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulawesi Selatan yang menjelaskan bahwa perlakuan pemerintah terhadap PKBI adalah bentuk yang tidak manusiawi.
“Pengusiran paksa dan pengambilalihan Kantor PKBI yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan 100 orang personil satpol PP, kepolisian dan TNI sangat tidak manusiawi”, Kata Rahmat Kottir Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel saat konferensi pers di Warkop Adaji Jalan Toddopuli 10 No 24 Makassar, 13 Juli 2024.
Rahmat dalam keterangannya menambahkan bahwa PKBI salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang sudah puluhan tahun bekerja untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia khususnya di bidang kesehatan sehingga PKBI tidak boleh diusir secara tidak manusiawi.
“Kami menilai tindakan pengambilan paksa kantor PKBI yang dilakukan oleh pemerintah sangat tidak manusiawi, kami bersolidaritas dan mendukung PKBI untuk mempertahankan hak atas kantor yang selama ini menjadi pusat pendidikan bagi masyarkat”, Ucap Rahmat Kottir.
Selain itu, WALHI Sulawesi Selatan juga mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk membatalkan upaya pengambilalihan paksa kantor PKBI dan mendesak presiden Joko Widodo untuk turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
“Pengambilan paksa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI dan Pemkot Jakarta Selatan harus diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo dan diberikan hak atas tanah dan bangunan kepada PKBI”, Tutup Kottir dalam keterangan persnya.(*)
