MAKASSAR, CREATIVENEWS – Tujuh daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami bencana banjir bandang yang mengakibatkan adanya korban jiwa.
Tujuh daerah tersebut yaitu Luwu, Sidrap, Sinjai, Enrekang, Wajo, Pinrang, dan Toraja.
Dampak dari banjir bandang ini merusak rumah warga, kantor, masjid. Selain itu akses jalan tertutup, jembatan rusak, hingga lahan pertanian produktif terkena dampaknya.
Pengamat lingkungan, Abd Haris Djalante mengatakan pemerintah masih lemah dalam melakukan mitigasi bencana sehingga akhir-akhir ini banyak bencana seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi beberapa daerah di Sulsel.
“Masih kurang, karena kita kekurangan dana, terutama tata ruang penggunaan lahan, kita lemah dalam pengawasan, kita masih memikirkan bagaimana mengekspolitasi semua wilayah-wilayah yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan pengembangan, terutama pengembangan eko usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi jadi memang ada harus ada pertimbangan bahwa ekonomi penting, tetapi kelangsungan lingkungan hidup jauh lebih penting,” tuturnya, Senin, 6 Mei 2024.
Dosen Unhas ini juga menjelaskan, eksploitasi lahan yang berlebihan membuat serapan air menjadi semakin berkurang, sehingga menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor.
“Kita selalu mengekploitasi wilayah-wilayah yang sebenarnya penyangga,” terangnya.
Abd Haris menyampaikan pemerintah mesti masif bersosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar tidak mudah membuka lahan di pegunungan.
“Itu sebenarnya bisa dikontrol bila Pemerintah kabupaten kota melakukan pengawasan, dengan tidak menerbitkan izin usaha, mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan di atas gunung,” bebernya.
Pengembangan ekonomi masyarakat di sektor pertanian memang penting selama tidak berlebihan dalam menggunakan lahan.
“Peran serta masyarakat harus diperkuat , karena banyak perubahan tata ruang atau tata guna lahan, kita mengambil daerah-daerah resapan, memotong pohon-pohon, membuka lahan di pegunungan, akhirnya kemampuan menyerap air sudah hilang.
Nah ini yang penting dilakukan seluruh pihak terutama Pemerintah kabupaten kota, serta peran serta LSM untuk mengawasi,” sebutnya.
Abd Haris yang juga Ketua DPW Ikatan Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia (Inkalindo) Sulsel ini menuturkan, sejumlah daerah di Sulsel masuk dalam kategori rawan bencana.
Kata Abd Haris mitigasi yang efektif dapat dilakukan, sebab pemerintah daerah sudah memiliki kajian resiko bencana.
Namun lanjut Abd Haris, apa yang dilakukan pemerintah terhenti sampai di kajian saja, sebab keterbatasan anggaran untuk membangun infrastruktur.
“Salah satu indikator dikatakan bahwa hampir semua daerah sudah punya kajian, tapi tidak ada aksi, karena keterbatasan anggaran,” imbuhnya.
Ia menilai mitigasi bencana bisa berhasil jika daerah merealisasikan kajian resiko bencana.
“Harusnya bencana itu kita bisa atasi kalau kalau kita sudah punya perencanaan dan sudah kita lakukan, jadi kita bisa mitigasi, PR kita sekarang bagaimana kita buat kajian dan lakukan aksi,” ujarnya.
